Maros – reaksipress.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai pengadaan motor listrik jenis semi-trail yang diperuntukkan bagi guru dan kepala sekolah di wilayah terpencil.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Muhammad Asri Rajab, menjelaskan bahwa angka Rp800 juta yang ramai diberitakan bukan merupakan nilai kontrak, melainkan pagu anggaran pengadaan.
“Nilai kontraknya sendiri sekitar Rp680 juta,” kata Asri Rajab saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/9/2026).
Ia menjelaskan, harga setiap unit motor listrik mencapai sekitar Rp34,5 juta. Namun, nilai tersebut tidak hanya mencakup kendaraan, tetapi juga sejumlah perangkat pendukung yang dirancang untuk menunjang aktivitas belajar-mengajar di daerah yang belum memiliki akses listrik.
Menurut Asri Rajab, harga motornya berada di kisaran Rp19 juta per unit. Sementara sisanya merupakan perangkat pendukung dan komponen lain yang menjadi bagian dari paket pengadaan.
“Jadi ada power station berkapasitas sekitar 300 watt dengan nilai sekitar Rp3,9 juta. Kemudian ada sejumlah perangkat penyimpanan dan pendukung lainnya dengan nilai sekitar Rp3,8 juta dan Rp2,8 juta. Paket tersebut juga dilengkapi aksesori pemasangan serta lampu kabut,” ujar Asri.
Menurut dia, pengadaan tersebut bertujuan membantu guru dan kepala sekolah yang menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah yang berada jauh dari pusat permukiman, khususnya wilayah yang belum memiliki jaringan listrik.
“Peruntukannya ketika guru atau kepala sekolah ke daerah terpencil dan tidak ada listrik. Proses pengajaran tetap bisa berjalan. Power station itu menyimpan daya sehingga bisa digunakan meskipun tidak ada listrik,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 20 unit motor listrik berkapasitas 125 cc telah dibagikan langsung oleh Bupati Maros kepada guru dan kepala sekolah yang mengajar di sekolah terpencil.
Penerima di antaranya berasal dari wilayah Cindako, Dusun Bara, Cenrana, Rumpegading, Galung-Galung, serta Holiang.
Asri menegaskan, pengadaan yang menggunakan anggaran APBD tersebut diharapkan dapat membantu kegiatan operasional guru yang mengajar di sekolah dengan medan sulit.
Menurutnya, dukungan sarana transportasi dan perangkat pendukung pembelajaran diperlukan agar guru tetap dapat menjalankan tugasnya di wilayah terpencil.
“Harapannya, akses pendidikan bagi seluruh warga dapat terpenuhi, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil,” katanya.
