Maros – reksipress.com – Kabupaten Maros tengah menghadapi krisis kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini dinilai bisa mengancam kualitas pendidikan jangka panjang jika tidak segera diatasi.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Zainuddin, mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik ASN saat ini mencapai 680 orang.
“Untuk PAUD, kita masih kekurangan sekitar 25 guru dan 5 kepala sekolah,” ujar Zainuddin pada Rabu (25/6/2025).
Kebutuhan paling besar tercatat di tingkat SD, yaitu sebanyak 572 guru. Rinciannya terdiri dari 388 guru kelas, 78 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan 106 guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Sementara di jenjang SMP, masih dibutuhkan 83 guru dengan berbagai bidang studi, seperti PPKn, IPS, TIK, PAI, BK, hingga Seni Budaya dan Prakarya.
Zainuddin menjelaskan bahwa kekurangan ini dipicu oleh dua faktor utama: bertambahnya jumlah siswa setiap tahun, serta tingginya angka guru yang memasuki masa pensiun. Di sisi lain, proses rekrutmen guru ASN masih terbatas dan belum mampu menutupi kebutuhan riil di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan laporan ke pusat, dan mengusulkan formasi baru. Tapi tentu, keputusan akhir tetap ditangan BPKSDM dan tergantung jatah formasi yang dibagi ke seluruh daerah dan OPD,” katanya.
Kondisi ini berdampak langsung ke lapangan. Banyak guru harus mengajar di lebih dari satu kelas, bahkan sejumlah kepala sekolah turut mengajar karena tidak adanya guru pengganti. “Ini jelas tidak ideal untuk proses belajar-mengajar,” ujar Zainuddin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Prof. Arismunandar, menilai kondisi ini sudah masuk kategori darurat.
“Jika terus dibiarkan, kekurangan guru akan mengganggu kualitas pendidikan. Guru adalah komponen kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran,” tegas Arismunandar.
Ia menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah strategis dan darurat. Salah satunya dengan memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengangkat guru honorer secara temporer, sembari menunggu solusi jangka panjang dari pemerintah pusat. Namun, ia juga mengakui bahwa langkah tersebut menghadapi hambatan regulasi dan kebijakan anggaran.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa secara nasional, Indonesia masih kekurangan lebih dari 700 ribu guru ASN hingga 2024. Ini memperlihatkan bahwa persoalan di Maros adalah bagian dari masalah struktural yang terjadi di berbagai daerah.
Pemerintah Kabupaten Maros berharap agar alokasi formasi ASN dalam rekrutmen tahun 2025 dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak ini. Dengan begitu, mutu pendidikan di daerah tidak semakin tertinggal dan dapat memberikan pelayanan optimal kepada para siswa.
