Opini – reaksipress.com – Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda.
Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya, bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain.
Mengingat kondisi bangsa kita sekarang, merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Ada apa dengan negeri kita saat ini, keadaan negeri ini kronis di semua sistem berbangsa dan bernegara, seperti negeri ini rentan dengan keterpurukan di kehidupan rakyatnya mendatang.
Negeri ini mengalami tingkat korupsi yang semakin meningkat, perjudian online yang masif sehingga rakyat miskin semakin melarat, uang triliunan dari judi online melayang begitu saja, postingan porno grafi bergentayangan di hampur semua fortal medsos seperti di biarkan oleh Kominfo, korban juga berjatuhan akibat pinjol terutama banyak guru honorer dan anak generasi Z menjadi korban.
Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Korupsi masih menjadi masalah besar yang belum bisa ditangani di Indonesia.
Faktor lemahnya penegakan hukum dalam memberantas aktivitas korupsi juga menjadi masalah besar. Pemimpin instansi bahkan belum terlihat memiliki keinginan yang kuat untuk menghilangkan korupsi.
Hutang negara yang terus menumpuk, pengelolaan SDA terus berkembang dikelola asing, pungutan pajak dinaikan.
Bahkan, Bank Dunia (World Bank) memasukkan Indonesia dalam daftar 10 negara berpendapatan menengah dan rendah yang memilik