Halmahera Tengah – reaksipress.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan pertanian. Sebelumnya, harga Pertamax tercatat sebesar Rp12.300 per liter.
Bagi masyarakat di sejumlah desa pesisir Halmahera Tengah, termasuk wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses BBM subsidi, kenaikan harga tersebut berpotensi menambah beban biaya operasional sehari-hari. BBM menjadi kebutuhan penting untuk aktivitas melaut, transportasi hasil tangkapan, hingga mobilitas masyarakat yang bekerja di kebun.
Sejumlah warga menilai bahwa persoalan utama bukan hanya kenaikan harga Pertamax, tetapi juga keterbatasan akses terhadap BBM subsidi yang masih sulit diperoleh di beberapa wilayah pesisir. Dalam kondisi tertentu, masyarakat bahkan harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi dari harga resmi karena faktor distribusi dan ketersediaan pasokan.
Di sisi lain, pemerintah dan Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan berdasarkan mekanisme evaluasi yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar energi. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian harga yang berlaku secara nasional. �
Masyarakat pesisir berharap pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan dan distribusi BBM di desa-desa pesisir. Akses energi yang terjangkau dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil yang sehari-harinya bergantung pada laut dan kebun.
Kenaikan harga BBM memang menjadi tantangan bersama. Namun bagi masyarakat pesisir, harapan yang paling sederhana adalah tersedianya bahan bakar yang mudah diakses, harga yang terjangkau, dan kebijakan yang mampu menjangkau hingga wilayah-wilayah terluar. “Suara masyarakat pesisir bukan sekadar tentang harga BBM, tetapi tentang keberlangsungan mata pencaharian dan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada akses energi yang adil.”
