Maros – reaksipress.com – Anggota DPRD Maros dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muh. Yusuf, S.E., menyampaikan keprihatinannya terkait isu pemotongan dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
Meskipun isu tersebut baru sebatas rumor, Yusuf menegaskan bahwa hal itu tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. “Dana beasiswa PIP ini merupakan hak murid dan tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apapun,” tegas Yusuf yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Maros.
Ia menambahkan, pihak sekolah diminta untuk menjaga amanah tersebut dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan siswa.Yusuf mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua murid, untuk segera melaporkan jika mendapati adanya pemotongan dana PIP oleh pihak sekolah.
Ia berjanji akan membantu serta meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwenang. “Saya akan langsung melaporkan masalah ini kepada pihak terkait jika ada laporan dari masyarakat,” ujar Yusuf.
Ia juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut diambil tidak hanya karena posisinya sebagai anggota DPRD Maros yang duduk di komisi pendidikan, tetapi juga karena tugas dan tanggung jawab legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Ini adalah bagian dari tugas kami untuk memastikan semua program berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Beasiswa PIP sendiri merupakan salah satu program penting yang diinisiasi oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si., yang telah dilaksanakan selama enam tahun di Kabupaten Maros.
Muh. Yusuf menegaskan bahwa pengawasan terhadap program ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada murid yang berhak.Lebih lanjut, anggota DPRD yang kini memasuki periode ketiganya ini menyebutkan bahwa pengawasan terhadap berbagai program pemerintah adalah bagian dari amanah yang diterima.
Ia juga mengingatkan bahwa instruksi tersebut langsung datang dari Ketua Umum DPP PKB, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. “Kami di Fraksi PKB harus memastikan semua program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak ada penyelewengan,” ungkap Yusuf.
Isu pemotongan dana PIP ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya bantuan tersebut bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak kurang mampu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam distribusinya menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.
Betul sekali, yg di potong itu 50 ribu dari sekolah dan 75 ribu dari luar sekolah katanya pembeli tas tapi tasnya sangat tidak berkualitas
bisa sebutkan nama sekolahnya