Maros – reaksipress.com – Pemerintah Kabupaten Maros bergerak cepat menangani jembatan Haji Bohari di Desa Pakere, Kecamatan Simbang, yang kondisinya nyaris ambruk karena tergerus arus sungai. Tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PU-PKP) Maros dan provinsi turun langsung meninjau lokasi, Jumat (21/11/2025) sore.
Kepala Dinas PU-PKP Maros, Muhammad Alfian Amri, menyatakan bahwa langkah perbaikan awal segera dilakukan untuk memastikan akses warga kembali berfungsi dalam waktu sesingkat mungkin. “Insya Allah pemerintah daerah akan menangani segera. Langkah awal, jembatan ini akan kita benahi, kita bongkar, kita bersihkan sambil menunggu desain perencanaan. Tahun depan fisik jembatan mulai dibangun,” ujarnya di lokasi.
Alfian menambahkan bahwa penanganan jembatan akan melibatkan tim lintas lembaga agar keputusan teknis lebih komprehensif. Dalam peninjauan kemarin, ia didampingi tim ahli jembatan dari provinsi, dan berencana melibatkan Universitas Hasanuddin (Unhas) serta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (Kementerian PUPR). Pendekatan ini dianggap penting agar rekayasa struktural nantinya tahan terhadap erosi sungai yang selama ini menjadi ancaman.
Sementara itu, Kepala Desa Tanete, Takbir, menyebut bahwa pihak desa telah berkoordinasi dengan Camat Simbang dan Bupati Maros untuk menyiapkan jalur alternatif. Sebagai solusi sementara, warga menyeberang sungai menggunakan perahu karet. “Kami berterima kasih kepada Kadis PU serta Bapak Bupati yang telah memfasilitasi perahu karet untuk sementara,” kata Takbir.
Tokoh masyarakat Tanete, Masdar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji-janji perbaikan jembatan yang selama ini sering diulang tanpa realisasi konkret. “Yang kami harapkan bukan janji-janji, tapi kerja nyata. Jembatan ini bukan hanya kebutuhan warga Tanete atau Bontotallasa, tapi akses penting masyarakat Sulawesi Selatan,” tegas Masdar.
Penanganan jembatan ini menjadi darurat karena posisi struktur bawah jembatan sudah rapuh. Pemerintah daerah telah mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di sekitar jembatan demi menghindari risiko kecelakaan.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan dana keuangan kepada Pemkab Maros senilai Rp 10,5 miliar untuk infrastruktur, termasuk jembatan.
Namun, penanganan infrastruktur di Maros tidak selalu mulus. Sebelumnya, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Maros sempat dipangkas hingga Rp 80 miliar, yang berpotensi menunda sejumlah proyek jalan, jembatan, dan irigasi di kabupaten tersebut.
Di sisi lain, catatan dari Kementerian PUPR menunjukkan percepatan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Mamminasata (Maros–Gowa–Takalar), sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Dengan kondisi jembatan yang kritis dan kebutuhan mendesak akan akses aman bagi warga, langkah darurat yang diambil oleh pemerintah Maros dan Sulsel sangat krusial. Namun, tantangan anggaran dan mekanisme teknis tetap menjadi ujian besar agar janji perbaikan dapat terealisasi dengan benar. Masyarakat berharap pembangunan fisik segera dimulai, agar tidak lagi bergantung pada penyeberangan perahu yang berisiko.
