Jakarta – reaksipress.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan September 2025, sebanyak 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah resmi beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 565 unit dibandingkan data pada 8 September lalu.
“Alhamdulillah, hari ini sudah tercatat ada 8.018 SPPG yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan per tanggal 8 September, minggu lalu,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/9).
Dadan menjelaskan bahwa SPPG saat ini telah mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Namun, ia mengakui masih terdapat lima kabupaten yang belum tersentuh oleh Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yakni Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maibarat dan Tamraw (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).
Dadan menegaskan bahwa keberadaan SPPG sangat penting, tidak hanya dalam pemerataan gizi, tetapi juga dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran negara. Setiap satuan SPPG, menurutnya, mampu menyerap anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.
“Jadi setiap satu SPPG berdiri, maka otomatis dalam satu bulan akan terserap antara Rp900 juta sampai Rp1 miliar. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk memperluas cakupan operasional SPPG ini,” katanya.
Ia memaparkan, pada 8 September lalu, anggaran yang terserap baru mencapai Rp13,2 miliar. Namun, setelah penambahan unit operasional SPPG, angka tersebut naik menjadi Rp15,7 miliar.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 12.897 SPPG yang berstatus potensi bakal beroperasi, dan 9.632 lainnya dalam proses verifikasi pengajuan. Peningkatan ini disebut merupakan dampak dari kebijakan follow back atau reset, di mana sekitar 5.000 SPPG yang sebelumnya berstatus “persiapan” dikembalikan ke tahap pengajuan.
“Kami sedang melakukan sinkronisasi data. Jadi, totalnya akan kami buka kembali pada tanggal 20 September. Tinggal lima hari lagi, kami akan lihat mana mitra yang serius bekerja dan mana yang hanya melakukan booking titik,” jelas Dadan.
Ia menegaskan, hasil sinkronisasi ini akan diumumkan pada 20 September mendatang, dan menjadi dasar penetapan SPPG yang akan beroperasi di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.
