Pedagang Tolak Uang Tunai Bisa Dipenjara? Banggar DPR Soroti Ancaman Pidana untuk yang Abaikan Rupiah!

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Nasional – reaksipress.com – Polemik soal transaksi non-tunai kembali menghangat. Di tengah masifnya penggunaan pembayaran digital, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melempar peringatan serius: pedagang yang menolak pembayaran uang tunai berpotensi dijerat pidana.

Pernyataan ini menegaskan kembali posisi rupiah sebagai alat pembayaran sah di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, siapa pun—mulai dari pedagang kaki lima hingga gerai modern—wajib menerima uang tunai selama transaksi dilakukan dengan uang yang valid dan sesuai aturan.

“Rupiah adalah simbol kedaulatan negara. Menolak uang tunai sama saja meremehkan legalitas mata uang kita,” tegas perwakilan Banggar DPR dalam rapat terbaru.

Peringatan ini mencuat di tengah maraknya keluhan masyarakat yang mengaku ditolak ketika membayar secara tunai, terutama di gerai-gerai yang mengutamakan pembayaran digital. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah Indonesia sedang menuju era tanpa uang tunai atau ada pihak yang secara sengaja “menghapus” peran uang fisik?

Banggar DPR menegaskan, bukan anti-modernisasi. Pembayaran digital tetap dipersilakan, namun pemaksaan sistem pembayaran tunggal dinilai melanggar hak konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Jika aturan ini diberlakukan ketat, konsekuensinya tidak main-main: mulai dari sanksi administratif hingga ancaman pidana.

Kini, masyarakat menanti langkah lanjutan pemerintah, apakah pernyataan ini akan ditindaklanjuti menjadi regulasi tegas atau sekadar peringatan moral agar pelaku usaha tidak semena-mena dalam menerapkan sistem pembayaran.

Satu hal jelas, di negara ini, rupiah tetap berdaulat—dan setiap lembar yang Anda genggam masih punya kekuatan hukum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Sedang Populer

Populer Pekan Ini

Rebut Posisi Ketiga PORPROV Sulsel, Maros Kantongi 52 Emas

Maros – reaksipress.com - Kontingen Kabupaten Maros berhasil menempati...

YPHLH SOROT PENGEMBANGAN KAWASAN PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS

Maros – reaksipress.com - Perkembangan Kawasan Pergudangan Pattene 88...

Kolaborasi Prodi Akuntansi Syariah dan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, FEBI IAIN Parepare Gelar ACTIVA 2026

Pare-pare – reaksipress.com - Program Studi Akuntansi Syariah dan...

SPBU di Kawasan Pergudangan Pattene 88 Disorot

Maros – reaksipress.com - Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar...

Polda Sulsel Amankan 71 Terduga Bandar, 221 Pengguna Direhabilitasi

Makassar – reaksipress.com - Polda Sulawesi Selatan mengamankan 71...

Exclusive News

Jembatan Rusak Parah, Abel Minta Pemerintah Maros Untuk Peduli

Maros - reaksipress.com - Jembatan yang menghubungkan dua desa...

Alsintan Disimpan di Tepi Sungai, Ini Penjelasan Dinas Pertanian Maros

Maros - reaksipress.com - Delapan alat dan mesin pertanian...

Huntap Talise Palu: Menikmati Kuliner dari Ketinggian

Sulteng  - reaksipress.com - Kawasan Huntap (Hunian Tetap) Talise...
spot_imgspot_img

Rekomendasi

Kejahatan Lingkungan

Korupsi

Pengangguran

Pendidikan

Kuliner & Travel

Kuliner & Travel

ReaksiNews

Polda Sulsel Amankan 71 Terduga Bandar, 221 Pengguna Direhabilitasi

Makassar – reaksipress.com - Polda Sulawesi Selatan mengamankan 71...

YPHLH SOROT PENGEMBANGAN KAWASAN PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS

Maros – reaksipress.com - Perkembangan Kawasan Pergudangan Pattene 88...

Penyusutan Sawah Dan Tambak Mengkhawatirkan, LPHLH Desak Pemda Maros Perketat Alih Fungsi Lahan

MAROS – reaksipress.com – Ancaman alih fungsi lahan persawahan...

SPBU di Kawasan Pergudangan Pattene 88 Disorot

Maros – reaksipress.com - Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar...

Rebut Posisi Ketiga PORPROV Sulsel, Maros Kantongi 52 Emas

Maros – reaksipress.com - Kontingen Kabupaten Maros berhasil menempati...