Feature – reaksipress.com – Di pesisir utara Kabupaten Maros, kemarau datang seperti tamu yang sudah hafal jalan. Setiap tahun. Membawa panas, sumur yang mengering, dan warga yang kembali mencari air. Menunggu mobil tangki dan beberapa polesan citra di media.
Ppdahal! saat Pilkada, air bersih menjadi bahan kampanye. Saat pemilihan, kebutuhan dasar warga kembali disebut dalam janji-janji pembangunan. Seolah persoalan air tinggal menunggu satu periode kekuasaan untuk diselesaikan.
Tetapi musim politik berlalu. Spanduk diturunkan. Baliho diganti. Kursi kekuasaan kembali ditempati.
Dan ketika kemarau berikutnya tiba, warga pesisir kembali menenteng jeriken. Mengantri di depan mobil tangki dengan spanduk terbentang bertulis “kami peduli kamu”. Janji rupanya lebih tahan lama daripada pipa yang tak kunjung terpasang.
Di sejumlah wilayah pesisir utara Maros, persoalan kekurangan air bukan cerita baru. Warga telah berulang kali menghadapi kondisi serupa. Ketika musim hujan, persoalan seolah menghilang. Ketika kemarau datang, ia muncul kembali dengan wajah yang sama.
Pemerintah tentu bisa mengatakan program sudah disusun. Anggaran bisa disebutkan. Rapat bisa digelar. Data bisa diperbarui, namun air tetap sulit diperoleh, sementara solusi permanen belum juga terasa.
Namun bagi warga, ukuran keberhasilan pembangunan jauh lebih sederhana: Ketika keran dibuka, apakah air mengalir?
Jika jawabannya tidak, maka setebal apa pun dokumen perencanaan tidak akan membuat dahaga menjadi kenyang.
Ironinya, masyarakat tidak meminta sungai mengalir ke ruang tamu. Mereka hanya menagih kebutuhan paling dasar: air yang layak dan tersedia ketika kemarau datang.
Para wakil rakyat pun layak ditanya: berapa kali persoalan ini dibawa ke ruang sidang? Berapa kali anggaran diperjuangkan? Apa target penyelesaiannya? Dan yang paling penting, mengapa persoalan yang terus muncul setiap kemarau belum juga selesai?
Sebab menjadi wakil rakyat bukan sekadar hadir ketika suara sedang dihitung.
Begitu pula pemerintah. Memimpin bukan hanya memotret distribusi air ketika krisis sudah terjadi. Pemerintah seharusnya mampu membaca kalender kemarau dan menyiapkan solusi sebelum warga kembali mengantre air.
Kalau setiap tahun pemerintah datang membawa mobil tangki, sementara sumber air permanen tak kunjung dibangun, mungkin yang perlu dievaluasi bukan hanya kekeringannya.
Mungkin cara pemerintah menyelesaikan kekeringan yang perlu dikeringkan dari kebiasaan lama.
Warga pesisir utara Maros sudah terlalu lama menjadi penonton dari siklus yang sama: kemarau, kekurangan air, keluhan, bantuan sementara, janji, lalu lupa.
Kemudian musim politik datang lagi.
Janji kembali dibunyikan.
Dan warga kembali mendengar kalimat yang barangkali sudah mereka hafal:
akan segera dituntaskan.
Masalahnya, masyarakat tidak bisa minum janji.
Mereka membutuhkan air.
