Jakarta – reaksipress.com – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan di hadapan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/08), ketika kepuasan publik dan elektabilitas pemerintahannya anjlok.
Di tengah merosotnya kepuasan publik terhadap pemerintah. Momentum tahunan di parlemen itu kini bukan sekadar panggung memamerkan capaian, melainkan ujian untuk menjawab keresahan masyarakat.
Survei SMRC menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo turun dari lebih dari 80 persen pada akhir 2025 menjadi 51 persen pada Juli 2026. Elektabilitas Prabowo juga merosot dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebut penurunan itu terlalu cepat dibanding pola pemerintahan sebelumnya. Dalam enam hingga delapan bulan, tingkat kepuasan jatuh sekitar 30 poin persentase. “Itu bukan penurunan biasa,” ujarnya.
Karena itu, publik kini tidak cukup disuguhi angka pertumbuhan ekonomi atau daftar program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Persoalan yang lebih mendesak adalah daya beli, lapangan kerja, tata kelola program, penegakan hukum, dan akuntabilitas pemerintah.
Tekanan ekonomi menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan. Hanya 15,7 persen responden SMRC pada Juli 2026 yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik. Di sisi lain, masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup dan tekanan pasar kerja.
Program MBG dan Kopdes pun menghadapi pertanyaan mengenai transparansi, pengawasan, efektivitas, dan penggunaan anggaran. Publik dinilai lebih membutuhkan bukti bahwa pemerintah mampu memperbaiki pelaksanaan program ketimbang sekadar menambah daftar capaian.
Di sektor hukum, persepsi publik juga memburuk. Survei SMRC mencatat 37,6 persen responden menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk. Dalam situasi ekonomi yang menekan, kasus korupsi dan persoalan akuntabilitas negara berpotensi semakin menggerus kepercayaan.
Bagi para pengamat, kunci pidato Prabowo kali ini bukan seberapa banyak janji baru yang disampaikan. Pertanyaannya lebih sederhana: apakah Presiden berani mengakui persoalan, menawarkan koreksi, dan menunjukkan kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Jika tidak, penurunan popularitas berisiko berubah menjadi krisis kepercayaan. Sebaliknya, pengakuan atas kelemahan yang disertai langkah konkret dapat menjadi titik balik bagi tiga tahun sisa pemerintahannya.z
