MAROS – reaksipress.com – Ancaman alih fungsi lahan persawahan produktif dan tambak masyarakat di Kabupaten Maros mulai menjadi sorotan. Ekspansi kawasan perumahan dan aktivitas industri diduga semakin menekan ruang produksi pangan dan perikanan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH), Hamzah, SE., mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan pertumbuhan investasi sebagai alasan untuk mengabaikan perlindungan lahan produktif.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar perubahan penggunaan tanah. Hilangnya sawah produktif dan tambak masyarakat berpotensi memengaruhi pendapatan keluarga, ketahanan pangan, hingga keseimbangan lingkungan.
Sorotan khusus diarahkan ke Kecamatan Marusu. LPHLH mengaku menerima informasi bahwa sebagian areal tambak masyarakat di wilayah tersebut telah memasuki tahap pembebasan lahan oleh investor.
Informasi itu dinilai perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Terlebih, pembebasan lahan merupakan tahapan yang dapat mengubah penguasaan dan pemanfaatan ruang sebelum kegiatan usaha benar-benar berjalan.
“Kami tidak menolak investasi dan pembangunan. Namun, jangan sampai atas nama investasi, sumber penghidupan masyarakat justru semakin terdesak,” tegas Hamzah.
Ia mengingatkan, sawah dan tambak bukan sekadar aset tanah yang dapat dialihkan untuk kepentingan ekonomi tertentu. Keduanya memiliki fungsi strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat sekaligus penopang produksi pangan dan perikanan.
LPHLH juga mempertanyakan sejauh mana fungsi Forum Penataan Ruang Kabupaten Maros dalam mengendalikan perkembangan pemanfaatan wilayah. Forum tersebut semestinya tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi menjalankan fungsi koordinasi, kajian, dan pemberian pertimbangan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang.
Persoalan yang perlu dijawab pemerintah adalah apakah seluruh rencana pengembangan perumahan dan industri di atas lahan produktif telah sesuai dengan rencana tata ruang serta ketentuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
LPHLH mendesak pemerintah daerah melalui instansi tata ruang, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan perizinan untuk segera menginventarisasi serta memetakan sawah produktif dan kawasan tambak yang terancam beralih fungsi.
Selain itu, pemerintah diminta membuka informasi mengenai peta LP2B, kawasan pertanian pangan, rencana tata ruang wilayah, perizinan kegiatan usaha, serta lokasi-lokasi yang telah memasuki proses pembebasan lahan.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah pengembangan investasi telah memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang atau justru berpotensi mengorbankan kawasan produksi pangan dan perikanan.
“Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah sawah berubah menjadi bangunan permanen dan tambak masyarakat kehilangan fungsi ekonominya. Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pembebasan lahan, hingga penerbitan persetujuan dan perizinan berusaha,” ujar Hamzah.
Bagi LPHLH, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengawasi pembangunan ketika kegiatan fisik sudah berlangsung. Pengendalian harus dimulai sejak investor menyusun rencana usaha, menentukan lokasi, melakukan pembebasan lahan, hingga mengantongi persetujuan pemanfaatan ruang dan perizinan.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan mengenai luasan tambak di Kecamatan Marusu yang telah dibebaskan, identitas investor, maupun jenis usaha yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Maros juga perlu memberikan penjelasan mengenai status tata ruang dan perizinan di kawasan tersebut.
Persoalan ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang dibangun dengan mengorbankan lahan produksi pangan dan perikanan berisiko menyisakan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang.













