Maros – reaksipress.com – Antrean truk yang mengisi solar di sejumlah SPBU menjadi penyebab kemacetan di jalur poros Maros–Pangkep, terutama pada pukul 15.00 hingga 20.00 WITA. Kendaraan berat yang mengular hingga ke bahu jalan mempersempit ruang lalu lintas dan memperlambat perjalanan warga saat jam pulang kerja.
Beberapa pihak menilai antrian kendaraan ini mencurigakan dan perlu dilakukan penelusuran dan penyelidikan aparat, karena berdasarkan informasi dari pihak Pertamina beberapa waktu lalu bahwa tidak ada pengurangan pasokan BBM jenis solar subsidi, sementara volume kendaraan juga tidak mengalami peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir.
Di tengah kecurigaan tersebut, muncul dugaan praktik pelangsiran solar subsidi untuk dijual kembali kepada penampung. Modus yang disebut-sebut antara lain penggunaan tangki modifikasi dan jeriken. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan kendaraan, data penyaluran BBM, serta penelusuran aliran distribusinya oleh aparat berwenang.
Menurut salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, salah satu penyebab banyaknya oknum sopir yang rela antri berjam-jam karena tingginya selisih harga antara solar subsidi dan solar industri.
Solar subsidi oleh pemerintah dibandrol Rp6.800 per liter di SPBU, sementara para pengumpul atau pelangsir ditengarai mampu membeli dengan harga dikisaran hingga Rp14.000 per liter. Sementara solar industri dijual di SPBU seharga Rp20.000 per liter.
Dari para pengepul atau pelangsir ini kemudian, solar subsidi ini diduga dijual ke ‘pemain utama’ yang selanjutnya pemain utama ini kemudian menjual kembali kepada pengguna solar industri dengan harga 17.000/liter hingga 18.000/liter. Sementara harga solar industri di SPBU dijual Rp. 20.000/liter.
Dari alur tersebut dapat dihitung bahwa jika oknum sopir mampu mendapatkan solar subsidi 100 liter perhari, lalu dijual ke pelangsir maka mereka akan mendapatkan selisih harga Rp.5.000-7.000/liter. Sehingga dalam sehari oknum sopir bisa mendapatkan keuntungan Rp.500.000-Rp.700.000.
Menyikapi hal tersebut, Dewan Pengurus Daerah Perisai Prabowo Maros bersama Relawan Prabowo (Repro) Maros meminta kepada aparat dan pihak terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi solar subsidi, dan mendesak penindakan nyata terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Dewan Pengurus Daerah Perisai Prabowo Kabupaten Maros, secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengatasi kemacetan dan dugaan penyelewengan subsidi ini.
“Jadi selain melakukan penanganan terhadap kemacetan, kepolisian harus membuktikan dugaan praktik penyelewangan BBM subsidi jenis solar ini yang dilakukan oleh oknum-oknum sopir yang tidak bertanggung jawab,” tegas Makmur selaku Dewan Penasehat Perisai Prabowo Maros.
Ia juga meminta pengawasan ketat terhadap setiap SPBU baik manajemen maupun operator, untuk mencegah permainan “kotor” antara oknum pelangsir dan pihak SPBU, sehingga upaya pemeritahan Presiden Prabowo untuk meringankan beban masyarakat menengah ke bawah melalui skema subsidi bisa tepat sasaran.
“Kita tidak mau subsidi untuk masyarkat menengah ke bawah justru dinikmati oleh oknum oknum yang tidak berhak dengan praktik praktik yang tentu saja melanggar hukum.” pungkas Makmur.
