Maros – reaksipress.com – Perkembangan Kawasan Pergudangan Pattene 88 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, menjadi perhatian Yayasan Peduli Hukum dan Lingkungan Hidup (YPHLH). Organisasi tersebut menyoroti perubahan bentang alam dan kawasan permukiman Corawalie yang dinilai berlangsung signifikan seiring pengembangan kawasan pergudangan tersebut.
Berdasarkan hasil pengamatan tim YPHLH di lapangan, wilayah yang sebelumnya merupakan dataran dan kawasan hunian masyarakat kini telah mengalami perubahan fungsi. Bahkan, sebagian kawasan perkampungan Corawalie disebut tidak lagi terlihat seperti kondisi permukiman sebelumnya. Sejumlah warga juga dilaporkan telah meninggalkan lokasi setelah proses pembebasan lahan.
Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap pengembangan kawasan, terutama menyangkut kesesuaian tata ruang, pengelolaan lingkungan, sistem drainase, serta dampak sosial bagi masyarakat di sekitar lokasi.
Sekretaris Jenderal YPHLH, Hamzah, mengatakan pihaknya tidak menolak investasi dan pembangunan kawasan pergudangan. Namun, menurut dia, pertumbuhan ekonomi daerah harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak.
“Kami tidak anti investasi. Tetapi investasi jangan sampai mengorbankan keberlangsungan lingkungan hidup dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan hanya melihat pembangunan dari sisi fisik dan nilai ekonominya. Turun langsung ke lapangan, lihat perubahan bentang alam, lihat kondisi permukiman masyarakat Corawalie, dan evaluasi seluruh aktivitas pengembangan kawasan tersebut,” tegas Hamzah.
YPHLH meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen administratif, tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi faktual di lapangan. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan pengembangan Kawasan Pergudangan Pattene 88 berjalan sesuai ketentuan.
Sejumlah aspek yang diminta untuk diperiksa meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai skala dan karakteristik kegiatan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Selain itu, YPHLH meminta pemerintah memeriksa batas dan luas lahan pengembangan, perubahan bentang alam, sistem drainase, pengendalian limpasan air hujan, hingga potensi dampak aktivitas pergudangan terhadap lingkungan dan permukiman masyarakat sekitar.
Menurut Hamzah, pemeriksaan harus melibatkan instansi terkait, mulai dari lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan, perizinan hingga perangkat teknis lainnya. Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga diminta berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait apabila ditemukan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
YPHLH menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan atau ketentuan perundang-undangan, pemerintah harus mengambil tindakan korektif dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
“Kami meminta pemerintah membuktikan kehadirannya melalui pengawasan nyata, bukan sekadar menerima laporan administratif di atas meja. Jangan sampai setelah lingkungan mengalami kerusakan dan kawasan permukiman berubah total, baru semua pihak sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab,” kata Hamzah.
Sorotan YPHLH tersebut sekaligus menempatkan pengawasan pemerintah sebagai persoalan penting dalam pengembangan kawasan pergudangan. Sebab, perubahan fungsi lahan dalam skala besar tidak hanya berkaitan dengan aktivitas investasi, tetapi juga menyangkut tata ruang, daya dukung lingkungan, pengelolaan air, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar.
Meski demikian, dugaan persoalan lingkungan maupun ketidaksesuaian perizinan di kawasan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan instansi berwenang. Belum terdapat keterangan dari pihak pengelola Kawasan Pergudangan Pattene 88 maupun pemerintah terkait mengenai dokumen perizinan, hasil pengawasan lingkungan, dan dasar perubahan kawasan permukiman Corawalie.
Karena itu, klarifikasi dari pengelola dan pemerintah menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik antara organisasi masyarakat dan pihak pengembang. Hasil pemeriksaan terbuka diperlukan untuk menjelaskan apakah seluruh tahapan pengembangan kawasan telah memenuhi ketentuan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.
YPHLH menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Bagi lembaga itu, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan yang dikembangkan atau jumlah bangunan pergudangan yang berdiri, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan dan kemampuan menjaga keseimbangan lingkungan.













