Barcode Subsidi Dibajak, Mafia BBM Kebal Hukum?

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Maros – reaksipress.com – Barcode Subsidi Dibajak, Mafia BBM Kebal HukumDigitalisasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali dipertanyakan. Sistem yang semestinya menjaga distribusi agar tepat sasaran justru diduga menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan kuota. Di Sulawesi Selatan, barcode milik seorang warga asal Sulawesi Tenggara tercatat digunakan untuk membeli BBM di Jeneponto, padahal kendaraannya berada di luar provinsi.

Pemilik kendaraan bernomor polisi DW 1564 MG itu mengaku tidak melakukan transaksi sebagaimana tercatat dalam sistem. Berdasarkan data riwayat pembelian BBM subsidi, kuotanya terpotong sebanyak 15 liter di SPBU 7492301, wilayah Bulo-bulo, Kabupaten Jeneponto, pada 20 November 2026.

Transaksi tersebut memunculkan dugaan penyalahgunaan barcode kendaraan oleh pihak lain. Persoalannya bukan semata kehilangan jatah BBM. Ada indikasi lemahnya pengawasan terhadap sistem distribusi subsidi yang seharusnya melindungi hak masyarakat.

Jika pemilik kendaraan tidak berada di lokasi, bagaimana barcode miliknya bisa digunakan untuk bertransaksi?

Pertanyaan itu semestinya menjadi pintu masuk bagi Pertamina Patra Niaga dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Termasuk menelusuri rekaman transaksi, identitas operator, serta perangkat EDC yang digunakan di SPBU bersangkutan.

Dugaan permainan di tingkat operator juga patut diperiksa. Sebab, penyalahgunaan barcode tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyalahkan kecanggihan teknologi atau kelalaian konsumen. Sistem transaksi di SPBU melibatkan operator dan perangkat yang semestinya memiliki mekanisme pengawasan.

Persoalan ini semakin serius ketika dikaitkan dengan aktivitas kendaraan yang diduga melakukan pelansiran BBM subsidi di sejumlah titik.

Di kawasan Perlimaan, samping Mahaputra, Kasuarrang, hingga sejumlah SPBU di koridor Makassar, Maros, dan Pangkep, aktivitas kendaraan yang diduga mengisi BBM berulang kali disebut masih terlihat.

Praktik tersebut mengundang pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan. Jika aktivitas pelansiran berlangsung berulang, siapa yang mengawasi? Mengapa pola yang sama terus muncul?

Dugaan keterlibatan oknum operator pun tidak boleh dibiarkan menjadi rumor tanpa penyelidikan. Namun, tuduhan kongkalikong harus dibuktikan melalui pemeriksaan transaksi, rekaman CCTV, data EDC, dan keterangan pihak terkait.

Di sinilah tanggung jawab Pertamina Patra Niaga diuji. Digitalisasi melalui MyPertamina tidak akan berarti banyak jika pengawasan terhadap pelaksana di lapangan hanya sebatas administrasi.

Barcode bisa dibuat digital. Transaksi bisa direkam otomatis. Namun, jika pengawasan manusia dan penegakan aturan lemah, kebocoran subsidi tetap berpotensi terjadi.

Gabungan forum media, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat mendesak Pertamina Patra Niaga bersama aparat penegak hukum melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU yang diduga menjadi titik rawan pelansiran.

Inspeksi tersebut diminta dilakukan tanpa pemberitahuan agar kondisi lapangan dapat diperiksa secara objektif, bukan sekadar menjadi pertunjukan penertiban sesaat.

Elemen masyarakat sipil dan insan pers juga menyatakan siap mengawal proses pengawasan serta menunjukkan informasi dan bukti awal mengenai dugaan praktik pelansiran di lapangan.

Tantangannya sederhana: jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Aparat dan pengelola distribusi energi harus turun langsung memeriksa pola transaksi yang mencurigaka

Kasus barcode kendaraan DW 1564 MG semestinya tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Pertamina perlu melakukan audit forensik digital terhadap transaksi di SPBU 7492301, termasuk memeriksa log EDC, waktu transaksi, identitas operator, dan rekaman CCTV pada 20 November 2026.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan secara proporsional dan transparan. Penyalur yang terbukti menyalahgunakan distribusi subsidi perlu dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin sesuai ketentuan. Apabila ditemukan unsur pidana, aparat penegak hukum harus memproses pihak yang bertanggung jawab.

Publik juga berhak mengetahui hasil pemeriksaan. Jangan sampai kasus seperti ini hanya ramai ketika muncul keluhan, lalu menghilang tanpa kejelasan.

Subsidi BBM bersumber dari uang negara. Hak masyarakat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

Sedang Populer

Populer Pekan Ini

Kolaborasi Prodi Akuntansi Syariah dan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, FEBI IAIN Parepare Gelar ACTIVA 2026

Pare-pare – reaksipress.com - Program Studi Akuntansi Syariah dan...

Rebut Posisi Ketiga PORPROV Sulsel, Maros Kantongi 52 Emas

Maros – reaksipress.com - Kontingen Kabupaten Maros berhasil menempati...

SPBU di Kawasan Pergudangan Pattene 88 Disorot

Maros – reaksipress.com - Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar...

Polda Sulsel Amankan 71 Terduga Bandar, 221 Pengguna Direhabilitasi

Makassar – reaksipress.com - Polda Sulawesi Selatan mengamankan 71...

YPHLH SOROT PENGEMBANGAN KAWASAN PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS

Maros – reaksipress.com - Perkembangan Kawasan Pergudangan Pattene 88...

Exclusive News

Jembatan Rusak Parah, Abel Minta Pemerintah Maros Untuk Peduli

Maros - reaksipress.com - Jembatan yang menghubungkan dua desa...

Alsintan Disimpan di Tepi Sungai, Ini Penjelasan Dinas Pertanian Maros

Maros - reaksipress.com - Delapan alat dan mesin pertanian...

Huntap Talise Palu: Menikmati Kuliner dari Ketinggian

Sulteng  - reaksipress.com - Kawasan Huntap (Hunian Tetap) Talise...
spot_imgspot_img

Rekomendasi

Kejahatan Lingkungan

Korupsi

Pengangguran

Pendidikan

Kuliner & Travel

Kuliner & Travel

ReaksiNews

Polda Sulsel Amankan 71 Terduga Bandar, 221 Pengguna Direhabilitasi

Makassar – reaksipress.com - Polda Sulawesi Selatan mengamankan 71...

YPHLH SOROT PENGEMBANGAN KAWASAN PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS

Maros – reaksipress.com - Perkembangan Kawasan Pergudangan Pattene 88...

Penyusutan Sawah Dan Tambak Mengkhawatirkan, LPHLH Desak Pemda Maros Perketat Alih Fungsi Lahan

MAROS – reaksipress.com – Ancaman alih fungsi lahan persawahan...

SPBU di Kawasan Pergudangan Pattene 88 Disorot

Maros – reaksipress.com - Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar...

Rebut Posisi Ketiga PORPROV Sulsel, Maros Kantongi 52 Emas

Maros – reaksipress.com - Kontingen Kabupaten Maros berhasil menempati...