Maros – reaksipress.com – Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di dalam kawasan Pergudangan Pattene 88, Kabupaten Maros, menuai sorotan. Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH) mendesak pemerintah daerah memeriksa legalitas operasional dan kesesuaian pemanfaatan ruang fasilitas tersebut.
LPHLH menilai pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan legalitas kawasan pergudangan. Pemerintah juga perlu menelusuri apakah aktivitas SPBU telah mengantongi seluruh persyaratan perizinan sebagai kegiatan usaha tersendiri, termasuk persetujuan lingkungan dan pemenuhan standar keselamatan.
Sekretaris Jenderal LPHLH, Hamzah, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maros tidak mengabaikan persoalan tersebut.
Menurut LPHLH, persoalan mendasarnya adalah apakah kegiatan perdagangan bahan bakar minyak di dalam kawasan yang diperuntukkan bagi pergudangan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Legalitas kawasan tidak serta-merta menjadi dasar pembenaran bagi seluruh jenis kegiatan usaha yang beroperasi di dalamnya.
Aspek tersebut penting diperiksa karena operasional SPBU memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan aktivitas pergudangan pada umumnya. Karena itu, kesesuaian lokasi, pengelolaan dampak lingkungan, sistem keselamatan, hingga persyaratan teknis fasilitas perlu diverifikasi secara menyeluruh.
Secara regulasi, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur persyaratan dasar, perizinan berusaha, pengawasan, hingga sanksi administratif bagi kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan.
Sementara itu, kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan bagian penting yang harus diperiksa berdasarkan ketentuan penataan ruang, termasuk PP Nomor 21 Tahun 2021.
LPHLH mendesak pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. Pemeriksaan lapangan dan pencocokan dokumen perizinan dengan kondisi aktual kawasan dinilai diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang.
Hingga pemeriksaan dilakukan, keberadaan SPBU tersebut belum dapat dinyatakan melanggar ketentuan. Namun, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perizinan dan kesesuaian tata ruangnya.













