Maros – reaksipress.com – Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Maros Menggugat pada Senin (1/9/2025) di depan Gedung DPRD Kabupaten Maros berlangsung tertib dan kondusif. Dalam aksi tersebut, Bupati Maros AS Chaidir Syam hadir langsung di tengah massa, duduk bersama demonstran, dan menyampaikan sambutan hangat yang disambut apresiatif oleh peserta aksi.
Aksi yang dimulai dari Hutan Kota Maros ini melibatkan sekitar 300 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Massa kemudian bergerak menyusuri sejumlah titik strategis, seperti Kantor Bupati, SPBU Butta Toa, dan akhirnya berhimpun di depan Gedung DPRD Maros di Jalan Lanto Dg. Pasewang.
Jenderal Lapangan Aksi, Agung Maharu, menyampaikan bahwa aksi ini membawa sejumlah tuntutan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Tuntutan tersebut antara lain:
• Penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI yang dianggap tidak berempati terhadap kondisi rakyat.
• Desakan pencopotan Kapolri akibat tindakan represif aparat dalam sejumlah aksi.
• Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi secara serius.
• Peninjauan kembali UU Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak pada buruh.
• Penuntasan kasus pelanggaran HAM seperti tragedi KM 50.
• Klarifikasi publik terhadap polemik ijazah Presiden RI.
• Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya dalam penanganan infrastruktur jalan yang rusak parah di kawasan Pattene dan kasus dugaan korupsi di lingkungan BPKA Sulsel.
Menariknya, Bupati Maros bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)—di antaranya Ketua DPRD Maros Muh. Gemilang Pagessa, Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya, Dandim 1422 Maros Letkol Inf. Agung Yuhono, dan Kepala Kejari Maros Febriyan M—datang langsung menemui massa. Mereka tidak hanya hadir, tapi juga duduk bersama demonstran, mendengarkan tuntutan secara langsung, dan berdialog terbuka.
Dalam sambutannya, Bupati AS Chaidir Syam menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang digelar. Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke instansi berwenang.
“Pemerintah tidak menutup mata. Aspirasi teman-teman ini adalah masukan berharga bagi kami. Kami akan terus memperbaiki diri dan berupaya menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat,” ujar Chaidir di hadapan demonstran.
Antisipasi Pemerintah dan Pengamanan
Untuk mengantisipasi potensi ketegangan, Dinas Pendidikan Maros memberlakukan sistem pembelajaran daring khusus di lima kecamatan: Mandai, Turikale, Maros Baru, Marusu, dan Lau. Langkah ini diambil demi menjamin keamanan peserta didik selama jalannya aksi.
Sementara itu, Polres Maros mengerahkan 256 personel gabungan, dibantu unsur TNI, serta 60 personel pemadam kebakaran dengan lima armada yang disiagakan di tujuh titik rawan—termasuk sekitar Kantor DPRD, Polres, Kejari, dan sejumlah persimpangan kota.
Meski membawa sejumlah tuntutan krusial, aksi berakhir dengan suasana sejuk. Para peserta membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan tuntutan mereka secara langsung dan menerima respons terbuka dari pemerintah.
Kehadiran langsung Bupati Maros dan pimpinan daerah lainnya di tengah massa menjadi catatan positif dari aksi ini. Warganet dan sejumlah tokoh masyarakat turut mengapresiasi pendekatan dialogis yang ditunjukkan oleh Pemkab Maros dalam merespons dinamika sosial.
