MAROS, REAKSIPRESS.COM — Kelangkaan elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah Kabupaten Maros dalam beberapa pekan terakhir mulai membebani warga. Untuk mendapatkan satu tabung, masyarakat dilaporkan harus berkeliling hingga keluar kecamatan.
Di tingkat pengecer, harga elpiji bersubsidi itu disebut melonjak hingga Rp25 ribu–Rp30 ribu per tabung. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi dan pengawasan barang bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Sejumlah aduan warga juga memunculkan dugaan adanya kebocoran distribusi. Salah satu informasi yang beredar adalah dugaan modus pelepasan segel plastik pada tabung sebelum diangkut menggunakan armada truk. Tabung kemudian disebut seolah-olah kosong, meski diduga masih berisi gas untuk dibawa keluar wilayah dan dijual dengan harga lebih tinggi.
Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan penelusuran aparat serta instansi berwenang. Tidak tepat jika praktik itu langsung dituding sebagai penyebab utama kelangkaan tanpa pemeriksaan terhadap rantai distribusi.
Yang kini mendesak adalah pengawasan dari hulu ke hilir. Pemerintah Kabupaten Maros bersama Pertamina perlu memastikan kesesuaian alokasi, distribusi agen dan pangkalan, hingga harga di tingkat pengecer.
Inspeksi mendadak dan audit distribusi juga diperlukan untuk mengetahui apakah kelangkaan disebabkan persoalan pasokan, distribusi yang tidak merata, penjualan di luar wilayah, atau adanya praktik penimbunan.
Bagi warga, persoalannya sederhana: gas subsidi harus tersedia ketika dibutuhkan dan dibeli dengan harga yang wajar.
Hingga berita ini diterbitkan, Reaksipress masih mengupayakan konfirmasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros serta Pertamina mengenai kondisi pasokan, alokasi elpiji 3 kilogram, dan dugaan penyimpangan distribusi tersebut.
