Jakarta – reaksipress.com – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki tahap resmi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dan mengusulkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya.
Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 yang diterima pimpinan DPR pada Kamis, 1 Oktober 2026. Surat itu memuat sekaligus usulan pemberhentian Listyo Sigit dan pengangkatan Kapolri baru.
Perubahan tersebut menjadi perkembangan baru setelah isu pergantian Kapolri sebelumnya sempat dibantah pemerintah dan DPR.
Pada Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada Surpres mengenai pergantian Kapolri. Komisi III DPR juga menyatakan saat itu tidak menerima surat terkait pergantian Listyo Sigit.
Listyo Sigit ketika itu menyatakan keputusan mengenai pergantian Kapolri merupakan kewenangan Presiden. Ia mengatakan sebagai prajurit dirinya akan mengikuti keputusan tersebut dan memastikan isu tersebut tidak mengganggu kinerja Polri.
Kini, proses pergantian tersebut telah memasuki tahapan konstitusional melalui DPR.
Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pada Kamis, 1 Oktober 2026.
DPR kemudian menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pengganti Listyo Sigit dalam rapat paripurna yang digelar pada hari yang sama. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan setelah persetujuan tersebut, surat akan dikirimkan kepada Presiden untuk proses selanjutnya.
Siapa Suyudi Ario Seto?
Suyudi bukan figur baru di lingkungan kepolisian. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kapolres Metro Jakarta Pusat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, dan Kapolda Banten.
Ia kemudian dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dilantik Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2025.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang kini mengantarkannya ke pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Pergantian ini sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Listyo Sigit yang menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021. Data resmi Polri mencatat Sigit menjadi Kapolri sejak tanggal tersebut hingga pergantian kepemimpinan pada 2026.
Dari isu menjadi keputusan resmi
Rangkaian pergantian ini menarik perhatian karena prosesnya berlangsung setelah sebelumnya muncul isu mengenai keberadaan Surpres pergantian Kapolri yang secara resmi dibantah pemerintah dan DPR pada Agustus lalu.
Pada saat itu, Komisi III DPR bahkan menyatakan telah melakukan pengecekan kepada pihak terkait di lingkungan Istana dan menyimpulkan belum ada Surpres mengenai pergantian Kapolri.
Sebulan lebih kemudian, Presiden akhirnya mengirimkan Surpres resmi kepada DPR.
Perubahan kepemimpinan Polri selanjutnya akan membawa perhatian pada agenda dan arah kebijakan yang akan ditempuh Suyudi setelah resmi menduduki jabatan Kapolri.
Salah satu konteks yang turut menjadi perhatian adalah reformasi kelembagaan Polri. Pada Mei 2026, Presiden Prabowo mempertahankan mekanisme pengangkatan Kapolri dan memutuskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, setelah menerima laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Dengan persetujuan DPR terhadap Suyudi, proses pergantian Kapolri kini bergeser dari isu politik dan spekulasi menjadi proses kelembagaan yang telah memperoleh persetujuan parlemen dan memasuki tahap berikutnya yaitu pelantikan dan kepemimpinan baru di tubuh Polri.
Harapan DPD Perisai Prabowo
DPD Perisai Prabowo, melalui ketua Dewan Penasehat nya, makmur H. thalib, mengapresiasi penyegaran di tubuh institusi Polri. Ia berharap bergantinya pucuk tertinggi Polisi juga membawa angin segar bagi penyeleggaran pelayanan dan kantibmas oleh Polisi yang lebih profesional dan humanis.
“Pergantian ini harus disikapi dengan optimisme tinggi, karena tentu dengan pimpinan baru akan ada kebijakan-kebijakan baru yang juga hadir, tapi tentu kita berharap bahwa pergantian ini semakin memberikan ruang keadilan kepada masyarakat utamanya masyarakat kecil.” harap Makmur.
