Maros – reaksipress.com – Antrean panjang truk di sejumlah SPBU sepanjang jalur Poros Makassar–Pangkep tak lagi sekadar persoalan kepadatan kendaraan. Di balik kemacetan yang mengular hingga memakan bahu jalan, muncul dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor industri.
Penelusuran lapangan dan informasi dari sejumlah sumber menunjukkan adanya dua pola kendaraan yang mengantre solar subsidi. Pertama, armada logistik yang memang membutuhkan bahan bakar untuk mengangkut barang dan menjalankan distribusi antardaerah.
Kedua, kendaraan yang diduga sengaja mengantre berulang kali. Pola ini menimbulkan dugaan bahwa solar subsidi tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan operasional kendaraan, melainkan dikumpulkan untuk kemudian disalurkan kepada pengepul atau pihak yang membutuhkan BBM industri.
Dampaknya,antrean truk yang memanjang hingga badan jalan mengganggu arus lalu lintas di jalan poros Makassar–Pangkep. Pengguna jalan harus menghadapi kemacetan, sementara sejumlah warga bahkan terpaksa ikut mengatur lalu lintas secara mandiri.
Di sisi lain, sopir angkutan yang benar-benar membutuhkan solar untuk perjalanan justru berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh bahan bakar akibat panjangnya antrean kendaraan yang diduga tidak beroperasi secara normal.
Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada penertiban antrean. Pengawasan perlu masuk ke titik yang lebih penting: siapa yang membeli, berapa volume solar yang dibeli, ke mana BBM tersebut mengalir, dan apakah seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan lapangan di SPBU menjadi salah satu langkah penting. Petugas perlu memverifikasi identitas kendaraan, tujuan penggunaan BBM, serta pola pengisian kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang. Kendaraan kosong maupun kendaraan dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi juga perlu diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, pengawasan di SPBU saja tidak cukup, rantai distribusi setelah BBM keluar dari SPBU juga perlu diaudit. Dokumen pembelian resmi distributor dari Pertamina dapat direkonsiliasi dengan volume penjualan kepada konsumen industri.
Jika ditemukan ketidaksesuaian signifikan antara volume BBM yang secara resmi dibeli dengan volume yang dijual kepada pelanggan industri, selisih tersebut patut ditelusuri. Di titik inilah aparat penegak hukum dan instansi pengawas dapat menemukan apakah terdapat pasokan ilegal yang masuk ke rantai distribusi.
Pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum memiliki pekerjaan yang sama pentingnya: memastikan subsidi negara benar-benar dinikmati masyarakat dan pelaku usaha yang berhak.
Sebab, jika antrean solar subsidi berubah menjadi mata rantai bisnis tersembunyi, persoalannya bukan lagi sekadar kemacetan di jalan. Ini menyangkut potensi kebocoran subsidi dan lemahnya pengawasan distribusi energi publik.
Tim investigasi media reaksipress.com akan terus menelusuri dugaan tersebut dengan menguji data transaksi, pola pengisian kendaraan, serta rantai distribusi BBM dari SPBU hingga pengguna akhir. Fakta dan bukti menjadi penentu untuk mengungkap apakah antrean panjang itu sekadar fenomena kelangkaan atau bagian dari praktik penyelewengan subsidi.
