Maros, Sulawesi Selatan – Permasalahan sampah di Kabupaten Maros menjadi sorotan tajam di berbagai platform media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Unggahan-unggahan warganet ramai memperlihatkan tumpukan sampah yang berserakan di sejumlah titik di pinggir jalan, disertai keluhan mengenai bau tak sedap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sayangnya, perhatian yang muncul di media sosial ini terkesan hanya sebatas visual dan keluhan, tanpa adanya tindakan nyata maupun solusi konkret dari pihak pemerintah.
Dewan Pengawas Yayasan Pemerhati Hukum dan Lingkungan (YPHLH) Makmur HT, turut angkat bicara mengenai kompleksitas persoalan sampah di Maros. Menurutnya, selain penanganan tumpukan sampah yang terlihat, pemerintah juga perlu mencermati dan mencari solusi terkait keberadaan pemulung liar. Praktik pemulung liar yang beroperasi pada dini hari, dengan hanya memilih sampah yang memiliki nilai jual dan meninggalkan sisanya berserakan, menjadi salah satu faktor signifikan yang memperparah kondisi kebersihan lingkungan.
“Pemulung liar ini menjadi persoalan tersendiri. Mereka datang saat masyarakat terlelap, mengacak-acak sampah untuk mencari barang yang laku, dan sisa sampah yang tidak mereka butuhkan justru dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Makmur juga menyoroti armada pengangkut sampah. Disebutkan bahwa terkadang petugas terkesan enggan untuk membersihkan sampah yang sudah terlanjur berserakan di jalanan. Kondisi ini semakin memperburuk estetika dan kebersihan lingkungan di berbagai wilayah Maros.
Untuk itu, Makmur mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengambil tindakan tegas dan komprehensif. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah penertiban aktivitas pemulung liar yang beroperasi di tengah malam. Penertiban ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berserakan akibat ulah pemulung yang tidak bertanggung jawab.
Selain penertiban pemulung liar, pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah dengan memastikan jadwal pengangkutan yang teratur dan penanganan sampah yang lebih profesional oleh petugas kebersihan.
Makmur, HT., juga menyoroti armada angkutan sampah yang tidak memadai dan terksan terbengkalai dari perawatan yang seharusnya, sehingga banyak truk sampah dengan bak yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan.
“Lebih penting lagi adalah kesejahteraan dan kepeduliaan pemerintah daerah terhadap petugas kebersihan yang bekerja sejak pagi buta bahkan ada yang bekerja pada malam hari, namun terkadang diabaikan dengan kebijakan yang tidak berpihak terhadap kesejateraan mereka. Termasuk kuota pengangkatan PPPK kemarin,” papar Makmur.
Makmur menilai bahwa kebijakan pemerintah seringkali tidak menghitung pahlawan adipura ini, padahal merekalah garda terdepan dalam keberhasilan daerah menerima piala adipura berkali-kali
Kondisi darurat sampah di Maros ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari pemerintah. Sorotan di media sosial seharusnya menjadi momentum untuk bergerak cepat mencari solusi yang berkelanjutan, demi mewujudkan lingkungan Maros yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.
